FRAKSI PARTAI NASDEM USULKAN VERIFIKASI ULANG PERIJINAN PERTAMBANGAN DI JAWA TIMUR

Surabaya, Dampak penolakan keberadaan tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi berimbas pada perijinan pertambangan yang ada di Jatim lainnya.

Komisi D DPRD Jatim mengusulkan agar adanya verifikasi ulang terhadap perijinan pertambangan di daerah dengan melibatkan masukan dari warga setempat terkait keberadaan pertambangan tersebut.

“Saya mengusulkan agar perijinan pertambangan di Jatim diverifikasi ulang dengan ditambah persyaratan adanya masukan dari warga menerima atau tidak adanya pertambangan tersebut,”ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim H. Deni Prasetyo S.E saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (28/2).

Fraksi partai Nasdem ini menyatakan permasalahan pertambangan berdampak pada segala aspek yang ada di masyarakat. “ Mulai dari dampak lingkungan hingga konflik sosial di masyarakat akan tumbuh jika urusan pertambangan. Oleh sebab itu perlu penanganan khusus untuk pertambangan,”jelasnya.

Dengan melakukan verifikasi ulang tersebut, kata Deni, diharapkan mencegah kalau adanya aksi penolakan warga. “ Kalau melibatkan warga dengan meminta masukannya, tentunya tak ada aksi terkait penolakan pertambangan seperti di tumpeng pitu Banyuwangi,”sambung pria asal Jember ini.

Seperti yang diketahui, kasus penolakan keberadaan pertambangan di Jatim mencuat setelah kasus Salim Kancil di  Lumajang menjadi perhatian nasional. Setelah mereda beberapa tahun, saat ini muncul lagi adanya aksi penolakan warga Sumberagung di Banyuwangi terhadap pertambangan Tumpang Pitu.

Terlepas adanya kepentingan pro dan kontra, yang jelas dampak dari pertambangan Tumpang Pitu dinilai warga telah menimbulkan pencemaran dan konflik sosial di wilayah Sumberagung dan sekitarnya.

(Kabarkini.co)

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *